SURAT SAJA MEMBAYAR

Gambar : Slogan Anti Korupsi.

Pemerintah suadah memberikan anggaran tersendiri kepada depertemen, kantor dan sebagainya kepada bawahannya. Walaupun sudah ada anggaran langsung dari pemerintah pusat kepada daerah. Rakyat miskin ataupun kurang mampu masih saja membayar uang dalam mengurus surat di kantor Wali Nagari. Bahkan mengurus surat keterangan miskin (SKTM) yang bahkan juga digunakan untuk mendapatkan dana dari pihak lain. Sebelum dana itu keluar ataupun tidak sudah ada potongan secara tidak langsung dari kantor Wali Nagari terlebih dahulu. Dengan membayarkan setiap surat-surat yang diurus disana.

Bahkan di setiap mengurus surat mengurat harus membayar Rp. 10.000,- setiap jenis surat yang diurus. Coba kita analisis lebih dalam lagi ? Pemerintah pusat sudah memberikan anggaran langsung dari pusat. Lalu kenapa masih ada lagi pemungutan liar di Kantor Wali dan sebagainya. Apakah masih kurang dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dan harus meminta dana baru lagi kepada orang-oran miskin dan kurang mampu.

Atau mungkin itu adalah cikal bakal dari hal kecil yang disebut calon-calon koruptor kelas kakap. Memang awalnya dimulai dari dana-dana kecil namun setelah terbiasa dengan dana-dana yang kecil akan mencari dana-dana yang lebih besar lagi. Jika hal ini tidak bisa dihilangkan maka hal ini akan melahirkan para koruptor-koruptor kelas kakap nantinya.

Itu baru mengurus surat keterangan miskin (SKTM) belum lagi surat ketengan kaya. Pasti dana dan pungutannya juga lebih besar dari pada pungutan-pungutan untuk rakyat miskin dan kurang mampu. Dana kertas, dana tinta yang menjadi permasalahan dalam sebuah instansi itu juga ada dana tersendiri dari pusat. Toh, mengapa masih meminta dana dari rakyat kecil lagi ? Apakah gaji yang diberikan pemerintah pusat atau daerah masih kurang untuk menjadi orang kaya dan sebagainya ? Memang dari dulu hingga sekarang ini Indonesia tidak akan pernah hilang dari hal-hal korupsi. Bahkan jika orang-orang di pemerintah pusat saja sudah biasa korupsi uang rakyat milyaran lebih, hal yang sama akan berdampak juga kepada pemerintahan di bawah-bawahnya termasuk pemerintah daerahnya.